Linimasa Sejarah Kemerdekaan Indonesia

 

Sejarah Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Kemerdekaan Indonesia dalam Lini Peristiwa

Sejarah Kemerdekaan Indonesia - Gerakan nasionalisme dan kemerdekaan di tanah nusantara ini coba digambarkan singkat dalam sebuah linimasa sejarah Indonesia. Mulai dari awal abad ke-20 hingga jatuhnya rezim orde baru. Gerakan protes rakyat atas ketidakpuasan pemerintahan kolonial memupuk bibit nasionalisme ini. Gerakan perlawanan regional juga berangsur bertranformasi menjadi semangat bernegara baru yang lebih modern dan menyeluruh. 

Sejarah Singkat Kemerdekaan Indonesia

KEBANGKITAN NASIONALISME

Nasionalisme Indonesia pada abad ke-20 harus dibedakan dari gerakan-gerakan protes sebelumnya. Perang Paderi, Perang Jawa, dan banyak contoh kecil dari bentuk kekacauan agraria yang sporadis adalah gerakan-gerakan pranasionalistik, hasil dari keluhan dan ketidakpuasan lokal. Sebaliknya, nasionalisme awal abad ke-20 adalah produk imperialisme baru dan merupakan bagian dari arus kekacauan yang lebih luas yang mempengaruhi banyak wilayah bagian Afrika dan Asia. 

Di Indonesia nasionalisme tidak hanya berkaitan dengan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda tetapi juga berkaitan dengan timbulnya persepsi baru tentang kebangsaan, merangkul keragaman etnis nusantara, dan mencari restrukturisasi pola otoritas tradisional untuk memungkinkan terciptanya Indonesia sebagai negara modern. Hal ini sebagian berasal dari ketidakpuasan tertentu, diskriminasi ekonomi pemerintahan kolonial, penderitaan psikologis yang timbul dari diskriminasi sosial, dan kesadaran baru akan sifat otoritas Belanda yang melingkupi segala bidang kehidupan. Penting juga adalah munculnya elit baru, berpendidikan tetapi tidak memiliki kesempatan kerja yang memadai untuk mengimbangi pendidikannya itu; kebarat-baratan tetapi masih mempertahankan ikatannya dengan masyarakat tradisional.

Perkumpulan Budi Utomo

Pembentukan Budi Utomo pada tahun 1908 sering dianggap sebagai awal dari nasionalisme yang terorganisir. Didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo, seorang pensiunan dokter Jawa, Budi Utomo adalah masyarakat elitis, yang tujuannya—meskipun budaya daripada politik—termasuk kepedulian untuk mengamankan akomodasi antara budaya tradisional dan dunia modern. 

Sarekat Islam

Secara numerik lebih penting adalah berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912. Di bawah ketua karismatiknya, Omar Said Cokroaminoto, organisasi berkembang pesat, mengklaim keanggotaan 2.500.000 pada tahun 1919. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa sosok yang sebenarnya kemungkinan akan memiliki tidak lebih dari 400.000, tetapi bahkan dengan perkiraan yang sangat berkurang ini, Sarekat Islam jelas jauh lebih besar daripada gerakan lainnya pada waktu itu. 

Pada tahun 1912 Partai Hindia (Indische Partij)—terutama partai Eurasia—didirikan oleh E.F.E. Douwes Dekker; dilarang setahun kemudian, digantikan oleh pihak Eurasia lain, Insulinde. Pada tahun 1914 orang Belanda Hendricus Sneevliet mendirikan Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia Belanda, yang menjadi partai komunis pada tahun 1920 dan mengadopsi nama Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1924.

Dengan demikian, pada akhir Perang Dunia I terdapat berbagai organisasi, yang secara luas bertujuan nasionalis, meskipun berbeda dalam taktik dan tujuan langsungnya, serta dalam ketajaman persepsi mereka tentang kebangsaan yang merdeka. Dengan tidak adanya disiplin partai yang kuat, sudah menjadi hal yang biasa bagi individu-individu untuk secara simultan menjadi lebih dari satu organisasi dan, khususnya, kehadiran anggota Ikatan Sosial Demokrat Indonesia di Sarekat Islam memungkinkan mereka untuk bekerja sebagai "blok dalam" gerakan yang lebih besar. Gagasan bahwa waktunya belum matang bagi partai-partai komunis untuk mengambil alih kepemimpinan independen nasionalisme kolonial kemudian mendorong Komintern (komunis internasional) untuk merumuskan strategi kerja sama dengan partai-partai "borjuis" anti-imperialis.

Gedung Volksraad (1925), sekarang Gedung Pancasila

Pada akhir Perang Dunia I Belanda, sebagai upaya untuk memenuhi janji mereka untuk lebih mendekatkan masyarakat Indonesia dengan pemerintah, membentuk Dewan Rakyat (Volksraad). Terdiri dari campuran perwakilan yang ditunjuk dan dipilih dari tiga divisi ras yang ditentukan oleh pemerintah Belanda, Indonesia, dan "asing Asia", Dewan Rakyat memberikan kesempatan untuk berdebat dan mengkritik tetapi tidak ada kontrol nyata atas pemerintah Hindia. Beberapa pemimpin nasionalis siap menerima kursi di majelis, tetapi yang lain menolak, bersikeras bahwa konsesi hanya dapat diperoleh melalui perjuangan tanpa kompromi.

Pada tahun 1921 ketegangan di dalam Sarekat Islam antara para pemimpinnya yang lebih konservatif dan kaum komunis memuncak dalam sebuah resolusi disiplin yang menegaskan bahwa para anggota Sarekat Islam bukan milik partai lain; hal ini, pada dasarnya, mengusir "Blok Dalam" komunis, dan diikuti persaingan sengit antara keduanya untuk menguasai keanggotaan akar rumput organisasi. 

Partai Komunis Indonesia 1921

PKI, setelah berkomitmen untuk aksi independen, mulai bergerak ke arah kebijakan oposisi sepihak terhadap rezim kolonial. Tanpa dukungan Komintern, dan bahkan tanpa kebulatan suara yang utuh di dalam barisannya sendiri, ia melancarkan pemberontakan di Jawa pada akhir tahun 1926 dan di Sumatera bagian barat pada awal tahun 1927. Gerakan-gerakan ini, yang memiliki unsur-unsur protes tradisional serta pemberontakan komunis sejati, dengan mudah dihancurkan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan aktivitas komunis secara efektif berakhir selama sisa periode kolonial.

Kekalahan pemberontakan komunis dan kemunduran Sarekat Islam sebelumnya membuka jalan bagi organisasi nasionalis baru, dan pada tahun 1926 sebuah klub studi umum / Algemeene Studie Club (ASC) didirikan di Bandung, dengan seorang insinyur yang baru lulus, Sukarno, sebagai sekretarisnya. Klub ini mulai membentuk kembali gagasan nasionalisme dengan cara yang diperhitungkan untuk menarik elit perkotaan baru di Indonesia. 

Setelah kegagalan gerakan Islam dan komunisme yang berbasis ideologis, pemikiran nasionalis diarahkan hanya pada gagasan perjuangan kemerdekaan, tanpa pra-komitmen pada tatanan politik atau sosial tertentu sesudahnya. Tujuan seperti itu, diyakini, dapat menarik semua orang, termasuk Muslim dan komunis, yang setidaknya dapat mendukung perjuangan bersama untuk kemerdekaan, bahkan jika mereka berbeda secara mendasar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Nasionalisme, dalam pengertian ini, menjadi gagasan yang digunakan Sukarno muda sebagai dasar usahanya untuk menyatukan beberapa aliran perasaan antikolonial. 

Gagasan Bandung Study Club diperkuat oleh arus pemikiran yang berasal dari mahasiswa Indonesia di Belanda. Organisasi mereka, direorganisasi pada tahun 1922 dengan nama Perhimpunan Indonesia, menjadi pusat pemikiran nasionalis radikal, dan pada pertengahan 1920-an mahasiswa yang kembali dari Belanda bergabung dengan kelompok-kelompok yang berpikiran sama di tanah air.

Pendiri PNI

Nasionalisme baru membutuhkan organisasi baru untuk ekspresinya, dan pada Juli 1927 Persatuan Nasionalis Indonesia, kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI), dibentuk di bawah kepemimpinan Sukarno. PNI didasarkan pada gagasan tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dan dengan demikian dibedakan dari kelompok-kelompok itu, seperti Sarekat Islam, yang siap menerima keanggotaan Dewan Rakyat. Akan tetapi, Sukarno, sementara berusaha menciptakan basis dukungan massa untuk PNI, ia juga berusaha bekerja sama dengan para pemimpin yang lebih moderat dan berhasil membentuk asosiasi organisasi-organisasi nasionalis yang berbasis luas.

Pada akhir tahun 1929 Sukarno ditangkap bersama beberapa rekannya dan diadili, dihukum, dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Dia dibebaskan pada akhir tahun 1931, tetapi pada saat itu gerakan persatuan yang dia bantu ciptakan sudah mulai bubar. PNI membubarkan diri dan direformasi menjadi Partindo. Sejumlah kelompok lain datang untuk bergabung dalam organisasi baru; Klub Pendidikan Nasional Indonesia, yang dikenal sebagai PNI Baru. Sementara Partindo melihat dirinya sebagai partai massa yang mengikuti garis PNI lama, PNI Baru di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir, bertujuan untuk melatih kader-kader yang dapat mempertahankan kepemimpinan gerakan yang berkelanjutan dan dapat mencegahnya kelumpuhan organisasi bila terjadi penangkapan para pemimpinnya.

Pada tahun 1933 Sukarno ditangkap lagi dan diasingkan ke Flores dan kemudian ke Bencoolen (Bengkulu) di Sumatera bagian selatan. Tindakan represif pun dilakukan terhadap pimpinan partai lainnya termasuk Hatta dan Sjahrir, yang juga diasingkan. Pada akhir tahun 1930-an para pemimpin nasionalis dipaksa bekerja sama dengan Belanda, dan partai-partai moderat seperti Parindra menerima keanggotaan Dewan Rakyat. Pada tahun 1937, sebuah partai yang lebih radikal, Gerindo, dibentuk, tetapi menganggap dukungan Belanda terhadap ancaman Nazisme lebih penting daripada masalah kemerdekaan.

Perang di Eropa dan Pasifik mengubah situasi. Jatuhnya Hindia Belanda ke dalam serangan Jepang pada awal tahun 1942 mematahkan kelangsungan kekuasaan Belanda dan memberikan lingkungan yang sama sekali baru bagi gerakan nasionalis di tanah air.

Peristiwa Sejarah Indonesia Singkat

GERAKAN KAUM NASIONALIS

Ketika semua perang kemerdekaan regional ini gagal, kaum nasionalis Indonesia mulai memikirkan perjuangan yang lebih terorganisir melawan kolonialisme Belanda. Langkah itu dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo, yang secara harfiah berarti "perilaku mulia", pada 20 Mei 1908. Organisasi intelektual Indonesia ini pada awalnya didirikan untuk tujuan pendidikan tetapi kemudian berubah menjadi politik. Terinspirasi oleh kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1901, yang juga menjadi pendorong gerakan nasionalis di berbagai wilayah Indonesia. Pendiri Boedi Oetomo adalah Dr. Soetomo yang saat itu adalah mahasiswa STOVIA, sebuah lembaga pelatihan tenaga medis Indonesia. Dr. Soetomo sangat dipengaruhi oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo dan didukung oleh Gunawan dan Suradji.

Terbitan perangko seri K.H. Samanhudi

Pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam, Ikatan Pedagang Muslim, dibentuk oleh Haji Samanhudi dan lain-lain. Tujuannya pada awalnya untuk merangsang dan mempromosikan kepentingan bisnis Indonesia di Hindia Belanda. Namun, pada tahun 1912 organisasi pengusaha kelas menengah ini berubah menjadi partai politik dan berganti nama menjadi Sarekat Islam di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, Haji Agoes Salim dan lainnya.

Lambang Muhammadiyah

Pada tahun 1912 sebuah organisasi Islam progresif, Muhammadiyah, didirikan oleh K.H. Akhmad Dahlan di Yogyakarta untuk tujuan reformasi sosial dan ekonomi.

Pada bulan Desember tahun yang sama Partai Indonesia didirikan oleh Douwes Dekker, kemudian bernama Setiabudi, bersama Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro. Tujuan partai ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Ketiga pemimpin partai diasingkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1913.

Pada tahun 1914 komunisme diperkenalkan di Hindia Timur oleh tiga warga negara Belanda-Sneevliet, Baars dan Brandsteder.

Pada bulan Mei 1920 Sarikat Islam terpecah menjadi sayap kanan dan sayap kiri, yang terakhir menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan Semaun, Darsono, Alimin, Muso dan lain-lain.

Dewan Rakyat (Volksraad) Tak Berdaya

Pada tahun 1916 Sarikat Islam mengadakan konvensi pertamanya di Bandung dan bersepakat menuntut pemerintahan sendiri bagi Indonesia dalam kerjasamanya dengan Belanda. Ketika Sarikat Islam menuntut bagian dalam kekuasaan legislatif di koloni, Belanda merespon dengan mendirikan Volksraad pada tahun 1918 yang sebenarnya merupakan dewan rakyat yang tidak berdaya dengan status penasihat.

Perwakilan Indonesia di Volksraad dipilih secara tidak langsung melalui dewan daerah, tetapi beberapa anggota lainnya ditunjuk sebagai pejabat kolonial.

Volksraad kemudian berkembang menjadi majelis semi-legislatif. Di antara anggota badan ini adalah tokoh nasionalis terkemuka seperti Dr. Tjipto Mangunkusumo, H.O.S. Tjokroaminoto, Abdul Muis, Dr. G.S.S.J. Ratulangi, M.H. Thamrin, Wiwoho, Sutardjo Kartohadikusumo, Dr. Radjiman, dan Soekardjo Wiryopranoto.

Di bawah tekanan kerusuhan sosial di Belanda pada akhir Perang Dunia I, Belanda berjanji untuk memberikan pemerintahan sendiri kepada orang Indonesia. Ini dikenal sebagai "Janji November". Janji itu adalah janji yang tidak pernah ditepati.

Gedung Dewan Hindia

Selain Volksraad, ada badan lain yang disebut Raad van Indie, "Dewan Hindia", yang anggotanya diangkat oleh Pemerintah Achmad Djajadiningrat dan Sujono, termasuk di antaranya sedikit sekali anggota Indonesia yang menjadi anggota dewan ini.

Pada tahun 1923 memburuknya kondisi ekonomi dan meningkatnya pemogokan buruh mendorong pemerintah kolonial untuk memberlakukan pembatasan ketat terhadap kebebasan sipil Indonesia dan membuat amandemen terhadap hukum kolonial dan hukum pidana. Kebebasan berkumpul, berbicara, dan berekspresi secara tertulis dibatasi.

Pertumbuhan Organisasi Indonesia

Terlepas dari pembatasan politik, pada tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa, sebuah organisasi untuk memajukan pendidikan nasional.

Pada tahun 1924 Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, dibentuk oleh Drs. Mohammad Hatta, Dr. Sukiman, dan lainnya. Organisasi ini menjadi motor penggerak gerakan nasionalis untuk meraih kemerdekaan.

Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial pada November 1926 di Jawa Barat, dan Januari 1927 di Sumatera Barat. Setelah tekanan mereka, Pemerintah mengasingkan banyak pemimpin nasionalis non-komunis ke Tanah Merah (Tanamera), yang oleh Belanda disebut "Boven Digul" di Pulau Irian Jaya. Dr Tjipto Mangunkusumo diasingkan ke Bandaneira.

Pada bulan Februari 1927 Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo dan anggota Gerakan Indonesia lainnya menghadiri konvensi internasional pertama "Liga Melawan Imperialisme dan Penindasan Kolonial" (organisasi anti-imperialis internasional) di Brussel, bersama dengan Jawaharlal Nehru dan banyak pemimpin nasionalis terkemuka lainnya dari Asia dan Afrika.

Pada bulan Juli 1927, Soekarno, Sartono dan lain-lain membentuk Partai Nasionalis Indonesia (PNI), yang mengadopsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Partai ini mengambil kebijakan militan non-kerjasama dengan Pemerintah sebagai akibat dari konflik kepentingan mendasar antara nasionalisme Indonesia dan kolonialisme Belanda.

Pada tahun yang sama, gerakan nasionalis seluruh Indonesia diselenggarakan oleh pemuda Indonesia untuk menggantikan organisasi sebelumnya, yang didasarkan pada regionalisme, seperti Jong Java, Jong Sumatera dan Jong Ambon.

Museum Sumpah Pemuda

Pada tanggal 28 Oktober 1929, para utusan Kongres Pemuda Indonesia kedua di Jakarta berjanji setia kepada "satu negara, satu bangsa dan satu bahasa, Indonesia".

Prihatin dengan tumbuhnya kesadaran nasional akan kebebasan, penguasa kolonial menangkap pemimpin PNI, Soekarno, pada bulan Desember 1929. Hal ini memicu protes luas oleh orang Indonesia.

Pada tahun 1930 dunia berada dalam cengkeraman krisis ekonomi dan moneter. Dampak parah dari krisis itu terasa di Hindia, negara penghasil bahan mentah. Pemerintah kolonial menanggapinya dengan kebijakan anggaran berimbang yang ketat yang memperburuk kondisi ekonomi dan sosial.

Dua pemimpin PNI lainnya, Gatot Mangkupradja dan Maskun Supriadinata, ditangkap dan diadili di pengadilan dengan tuduhan bersekongkol melawan Pemerintah. Soekarno dibebaskan pada bulan September 1931 tetapi diasingkan lagi pada bulan Agustus 1933. Ia tetap dalam tahanan Belanda sampai masa invasi Jepang pada tahun 1942.

Pada Januari 1931, Dr. Soetomo mendirikan Partai Bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan status sosial masyarakat Indonesia.

Pada bulan April tahun yang sama, PNI dibubarkan. Sebuah partai baru dibentuk oleh Sartono dan diberi nama Partai Indonesia. Dasarnya adalah nasionalisme, garisnya adalah kemerdekaan.

Juga pada tahun 1931, Sutan Syahrir membentuk organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Dikenal sebagai PNI baru, organisasi ini mempunyai visi tentang pendidikan nasional. Mohammad Hatta bergabung dengan organisasi ini.

Pada tahun 1933 terjadi pemberontakan di kapal perang Belanda "De Zeven Provincien" yang menjadi tanggung jawab nasionalis Indonesia. Tahun berikutnya Sutan Syahrir dan Mohammad Hatta dan para pemimpin nasionalis lainnya ditangkap dan diasingkan sampai tahun 1942.

Pada tahun 1935, Soetomo menggabungkan Persatuan Bangsa Indonesia dan Boedi Oetomo untuk membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra). Tujuan dasarnya adalah kemerdekaan Indonesia Raya.

Pada bulan Juli 1936, Sutardjo mengajukan petisi kepada Volksraad yang menyerukan otonomi yang lebih besar bagi Indonesia. Petisi ini ditolak mentah-mentah oleh Dewan yang didominasi Belanda. Petisi ini dikenal dengan Petisi Sutardjo.

Adnan Kapau Gani

Pada tahun 1937 Dr. A.K. Gani memulai Gerakan Rakyat Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip nasionalisme, kemandirian sosial dan kemandirian.

Pada tahun 1939 Federasi Politik Seluruh Indonesia, GAPI, menyerukan pembentukan parlemen Indonesia yang lengkap. Tuntutan ini ditolak oleh Pemerintah di Belanda pada tahun 1940.

GAPI juga menuntut wajib militer Indonesia untuk tujuan membela negara di masa perang. Sekali lagi, ini ditolak, terlepas dari pecahnya Perang Dunia II kemudian. Pada saat itu, ada gerakan luas untuk reformasi fundamental dan progresif di koloni dan dependensi di seluruh Asia.

MASA PENDUDUKAN JEPANG

Setelah serangan Jepang di Pearl Harbor di Hawaii, pasukan mereka bergerak ke selatan untuk menaklukkan beberapa negara Asia Tenggara. Setelah Singapura jatuh, mereka menyerbu Hindia Belanda dan tentara kolonial menyerah pada Maret 1942.

Soekarno dan Hatta dibebaskan dari tahanan mereka. Jepang memulai kampanye propaganda mereka untuk apa yang mereka sebut "Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya". Tetapi orang Indonesia segera menyadari bahwa itu adalah kamuflase untuk imperialisme Jepang menggantikan kolonialisme Belanda.

Untuk memajukan perjuangan kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta muncul untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Jepang. Namun kenyataannya, para pemimpin nasionalis Indonesia bergerak di bawah tanah dan mendalangi pemberontakan di Blitar (Jawa Timur), Tasikmalaya dan Indramayu (Jawa Barat), dan di Sumatera dan Kalimantan.

Di bawah tekanan perang Pasifik ke-4, di mana jalur pasokan mereka terputus, dan meningkatnya pemberontakan Indonesia, Jepang akhirnya menyerah untuk mengizinkan bendera merah putih berkibar sebagai bendera nasional Indonesia. Pengakuan "Indonesia Raya" sebagai lagu kebangsaan dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menyusul. Oleh karena itu, sumpah pemuda tahun 1928 akhirnya terpenuhi.

Setelah tuntutan yang terus-menerus, Jepang akhirnya setuju untuk menyerahkan administrasi sipil negara itu ke tangan Indonesia. Ini adalah kesempatan emas bagi para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa Sejarah Indonesia Singkat

KELAHIRAN NEGARA REPUBLIK

Republik Indonesia pertama kali terlihat terang pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika kemerdekaannya diproklamasikan hanya beberapa hari setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Pancasila menjadi dasar ideologis dan filosofis Negara Kesatuan Republik, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara.

Rumah tempat Proklamasi 17 Agustus 1945

Mengikuti ketentuan Konstitusi, negara dipimpin oleh seorang Presiden yang juga merupakan Kepala Eksekutif. Dia dibantu oleh Wakil Presiden dan kabinet menteri.

Kedaulatan rakyat berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga negara lainnya adalah Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Soekarno menjadi Presiden dan Kepala Eksekutif pertama, dan Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik. Pada tanggal 5 September 1945 kabinet pertama dibentuk.

Perang Kemerdekaan

Republik yang masih sangat muda ini segera dihadapkan dengan ancaman militer. Pasukan Inggris mendarat di Indonesia sebagai kontingen Pasukan Sekutu untuk melucuti senjata Jepang. Pasukan Belanda juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendarat di tanah air, tetapi untuk tujuan yang berbeda, yaitu untuk menguasai kembali wilayah bekas Hindia Timur. Pada awalnya mereka dibantu oleh pasukan Inggris di bawah Jenderal Christison, fakta kemudian diakui oleh Lord Louis Mountbatten, Panglima Pasukan Sekutu di Asia Tenggara yang berbasis di Myanmar. Bahkan, pasukan Inggris secara resmi hanya ditugaskan untuk tugas memulangkan tawanan perang dan interniran (kamp konsentrasi) Sekutu .

Penyobekan bendera Belanda menjadi Merah Putih di Hotel Yamato Surabaya

Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Inggris dan pejuang kemerdekaan Indonesia di mana Inggris kehilangan Brigadir Mallaby. Akibatnya, Inggris beralih ke pertempuran habis-habisan dari laut, udara, dan darat. Tentara Republik yang baru direkrut segera menyadari keunggulan pasukan Inggris dan menarik diri dari pertempuran kota. Mereka kemudian membentuk unit-unit gerilya dan berjuang bersama-sama dengan kelompok-kelompok bersenjata rakyat.

Dengan dalih mewakili Pasukan Sekutu, Belanda mengirimkan lebih banyak pasukan untuk menyerang benteng-benteng Indonesia. Antara 1945 dan 1949 mereka melakukan dua aksi militer.

Diplomasi dan Pertempuran

Sementara itu, pada 11 November 1945, Wakil Presiden Hatta mengeluarkan manifesto politik mengenai kebijakan dasar Republik baru.

Pada 14 November tahun yang sama, Perdana Menteri yang baru diangkat, Sutan Syahrir, memperkenalkan sistem parlementer, dengan perwakilan partai, di Republik.

Pada 22 Desember, Sutan Syahrir mengumumkan penerimaan Indonesia atas proposal Inggris untuk melucuti senjata dan mengurung 25.000 tentara Jepang di kamp-kamp interniran di seluruh negeri. Tugas ini berhasil dilaksanakan oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia. Pemulangan tentara Jepang dimulai pada tanggal 28 April 1946.

Karena pertempuran dengan pasukan Belanda terus berlanjut, kedudukan Pemerintah Republik dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946.

Indonesia di PBB

Perang di Indonesia merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Dalam semangat pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, masalah Indonesia secara resmi diajukan ke Dewan Keamanan oleh Jacob Malik dari Uni Soviet. Segera setelah itu, pada tanggal 10 Februari 1946, pertemuan resmi pertama perwakilan Indonesia dan Belanda berlangsung di bawah pimpinan Sir Archibald Clark Kerr.

Namun perjuangan kemerdekaan terus berlanjut dan agresi militer Belanda mendapat perlawanan keras dari pasukan Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan serangan diplomatik terhadap Belanda.

Dengan jasa baik Lord Killearn dari Inggris Raya, perwakilan Indonesia dan Belanda bertemu di Linggarjati di Jawa Barat. Perundingan tersebut menghasilkan pengakuan de facto oleh Belanda atas kedaulatan Indonesia atas Jawa, Sumatera dan Madura. Perjanjian Linggarjati dimulai pada November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947.

Namun perjanjian tersebut merupakan pelanggaran terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang mengandung makna kedaulatan atas seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, ia bertemu dengan ketidaksetujuan yang meluas dari orang-orang. Oleh karena itu, pertempuran gerilya terus berlanjut, membawa tekanan berat pada pasukan Belanda.

Pada bulan Juli 1947 Belanda melancarkan serangan militer untuk memperkuat basis perkotaan mereka dan untuk mengintensifkan serangan mereka terhadap benteng gerilya. Serangan itu, bagaimanapun, diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Negosiasi diprakarsai oleh India dan Australia dan berlangsung di bawah naungan Dewan Keamanan PBB.

Pada saat-saat kritis inilah Partai Komunis Indonesia (PKI) menusuk dari belakang Republik Indonesia yang baru diproklamasikan dengan mendeklarasikan pembentukan "Republik Rakyat Indonesia" di Madiun, Jawa Timur. Muso memimpin upaya untuk menggulingkan Pemerintah, tetapi ini dengan cepat diberantas dan dia dibunuh.

Dengan melanggar perjanjian Renville, pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua mereka. Mereka menyerbu ibukota Republik Yogyakarta, menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan para pemimpin lainnya, dan menahan mereka di pulau Bangka, di lepas pantai timur Sumatera. Pemerintahan sementara, yang bermarkas di Bukittinggi, Sumatera Barat, didirikan di bawah Syafruddin Prawiranegara.

Atas prakarsa Pandit Jawaharlal Nehru dari India, diadakan pertemuan 19 negara di New Delhi yang menghasilkan resolusi untuk tunduk kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendesak penyerahan kedaulatan total Belanda kepada Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1950. juga mendesak pembebasan semua tahanan Indonesia dan pengembalian wilayah yang direbut selama aksi militer. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi untuk menetapkan gencatan senjata, pembebasan para pemimpin Republik dan Yogyakarta mereka.

Namun Belanda tetap bersikukuh dan terus menduduki kota Yogyakarta dengan mengabaikan Pemerintah Republik dan Tentara Nasional. Mereka dengan sengaja mengeluarkan pernyataan palsu kepada dunia bahwa Pemerintah dan tentara Republik Indonesia tidak ada lagi.

Monumen Serangan Umum 1 Maret

Untuk membuktikan bahwa klaim Belanda itu hanya rekayasa belaka, Letnan Kolonel Soeharto memimpin serangan habis-habisan terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta pada 1 Maret 1949, dan menduduki kota itu selama beberapa jam. Serangan ini tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai "Serangan Umum 1 Maret" untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia dan militernya belum mati.

Akibatnya, pada tanggal 7 Mei 1949, sebuah perjanjian ditandatangani oleh Mohammad Roem dari Indonesia dan Van Rooyen dari Belanda, untuk mengakhiri permusuhan, memulihkan Pemerintah Republik di Yogyakarta, dan untuk mengadakan negosiasi lebih lanjut pada konferensi meja bundar di bawah naungan Persatuan Bangsa Bangsa.

Pengakuan Dunia dan Kedaulatan Indonesia

Konferensi Meja Bundar dibuka di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949, di bawah naungan PBB. Pada tanggal 2 November disepakati bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

Konferensi Meja Bundar

Pada tanggal 27 Desember 1949 Hindia Belanda tidak ada lagi, berganti menjadi Republik Federal Indonesia yang berdaulat dengan konstitusi federal. Konstitusi, antara lain, mengatur sistem parlementer di mana kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen. Soal kedaulatan atas Irian Jaya, dulunya West New Guinea, ditangguhkan untuk negosiasi lebih lanjut antara Indonesia dan Belanda. Masalah ini tetap menjadi sumber konflik abadi antara kedua negara selama lebih dari 13 tahun. Pada tanggal 28 September 1950, Indonesia menjadi anggota PBB.

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia statusnya kembali dipulihkan seperti semula diproklamirkan. Namun, sistem pemerintahan demokrasi liberal tetap dipertahankan di mana kabinet akan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini adalah sumber ketidakstabilan politik dengan seringnya pergantian pemerintahan. Dengan tidak adanya pemerintahan yang stabil, sama sekali tidak mungkin bagi negara yang baru merdeka untuk memulai program pembangunan apa pun.

Dengan kembalinya negara kesatuan, Presiden kembali mengemban tugas sebagai Ketua Eksekutif dan Mandat MPR. Dia dibantu oleh Wakil Presiden dan kabinet yang dipilihnya sendiri. Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Tantangan bagi Negara Kesatuan

Filosofi di balik Negara Kesatuan adalah bahwa negara pluralistik seperti Indonesia hanya bisa mandiri dan kuat jika bersatu dan terintegrasi dengan kuat. Ini jelas merupakan jawaban atas praktik pembagian dan kekuasaan kolonial Belanda. Oleh karena itu, semboyan nasionalnya adalah "Bhinneka Tunggal Ika" sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Namun, tidak lama setelah Negara Kesatuan didirikan kembali, ia harus menghadapi berbagai pemberontakan bersenjata. Pemberontak Darul Islam di bawah Kartosuwiryo meneror pedesaan Jawa Barat demi mendirikan Negara Islam. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membasmi mereka. Lalu ada kelompok teroris APRA, mantan kapten tentara Belanda Turco Westerling, yang merenggut nyawa ribuan orang tak berdosa.

Di luar Jawa, para prajurit eks-kolonial yang didemobilisasi yang tetap setia kepada mahkota Belanda, melakukan pemberontakan dan memproklamasikan apa yang mereka sebut "Republik Maluku Selatan".

Di Sulawesi Selatan seorang mantan perwira tentara kolonial, Andi Aziz, juga memberontak. Di Kalimantan Ibnu Hadjar memimpin pemberontakan bersenjata lainnya. Sumatera juga tak luput dari sejumlah gerakan separatis. Dan, untuk melengkapi daftar tersebut, Partai Komunis Indonesia kembali melakukan kudeta yang gagal atas nama Gerakan 30 September, ketika mereka menculik dan membunuh enam jenderal tinggi angkatan darat pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Konferensi Asia-Afrika

Gedung Merdeka

Presiden Soekarno patut berbangga atas terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, pada 18-24 April 1955. Inisiatif itu diambil oleh Indonesia, India, Pakistan, Myanmar, dan Ceylon (Sri Lanka). Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari 24 negara Asia dan Afrika. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mempromosikan kerjasama yang lebih erat dan bersahabat di bidang ekonomi, budaya, dan politik. Resolusi yang diadopsi kemudian dikenal sebagai "Dasa Sila" Bandung. Resolusi ini bertujuan untuk memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia, menghormati kedaulatan satu sama lain dan integritas teritorial, dan untuk tidak campur tangan dalam urusan internal masing-masing negara. Resolusi tersebut juga berusaha untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia PBB.

Konferensi Asia Afrika menjadi cikal bakal Gerakan Non-Blok. Benih-benih yang tumbuh di Bandung berakar kuat enam tahun kemudian ketika 25 negara yang baru merdeka secara resmi mendirikan Gerakan Non-Blok pada KTT Beograd tahun 1961. Sejak saat itu keanggotaan Gerakan Non-Blok telah berkembang hingga kekuatannya saat ini menjadi 120 negara anggota.

Transisi Bangsa Indonesia 

Meskipun ratusan kelompok etnis telah dikenal sebagai penduduk asli Indonesia selama ratusan dan ribuan tahun, Indonesia tidak ada dalam bentuknya yang sekarang sampai pergantian abad ke-20.

Dari apa yang disebut penduduk asli Indonesia, para arkeolog berspekulasi bahwa orang pertama yang mendiami Indonesia bermigrasi dari daratan Cina sekitar 1.000 tahun yang lalu dan mendiami bentangan pulau di sepanjang garis khatulistiwa, yang kemudian dikenal sebagai Nusantara.

Selama berabad-abad mereka membangun dan menyempurnakan tata negara mereka dalam bentuk kerajaan dan kepangeranan. Berbagi karakteristik yang sama dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara lainnya, kerajaan-kerajaan Nusantara ini lebih mendasarkan konsepsi negara mereka pada orang daripada pada ruang atau wilayah. Namun pergaulan dengan dunia barat mengubah jalannya sejarah di Nusantara.

Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka, yang terletak di semenanjung Melayu, yang saat itu masih merupakan bagian tak terpisahkan dari Nusantara. Belanda menyusul pada tahun 1512 dan mendarat di pantai Banten di Jawa. Pada mulanya, orang Belanda lebih banyak datang sebagai pedagang di bawah payung perdagangan Royal East Indies Company (Vereniging Oost Indische Compagnie, VOC). Selama dua abad berikutnya, Belanda melakukan bisnis dengan penduduk asli, meskipun dalam banyak kasus perdagangan tidak setara. Seringkali, perdagangan disertai dengan proses pasifikasi (pendamaian) yang penuh kekerasan.

Kemudian VOC bangkrut dan pemerintah Belanda mengambil alih bisnis di Nusantara (disebut Hindia Timur oleh Belanda). Mulai dari sekitar pertengahan abad ke-7 dan berlangsung sampai kedatangan Jepang pada tahun 1942, adalah kolonisasi nyata yang disebut "high colonialism" dalam beberapa literatur. Masa tersebut sempat terganggu sesaat ketika Inggris mengambil alih kekuasaan kolonial pada tahun 1811 hingga 1814. Antara lain yang dipelajari penduduk asli dari penjajahan adalah tata negara yang didasarkan pada konsepsi teritorial daripada pada orang/rakyat.

Pada awal abad ke-20, penduduk asli Nusantara mengetahui bahwa betapapun beragamnya etnis mereka, mereka membayangkan diri mereka sebagai sebuah komunitas yang bersatu. Sebuah nasionalisme telah tumbuh dalam sebuah proses yang oleh Benedict Anderson, seorang pakar studi Indonesia, disebut sebagai "komunitas imajiner". Selama paruh pertama abad ke-20 Nusantara, orang-orangnya membangun sebuah negara imajiner yang disebut Indonesia. Menjelang akhir tahun 1930-an, jelas bahwa berakhirnya kolonialisme Belanda di Indonesia hanya tinggal menunggu waktu saja.

Selama Perang Dunia II, 1942-1945, Jepang menduduki Indonesia. Meskipun berumur pendek, pendudukan Jepang memungkinkan orang Indonesia mempersenjatai diri untuk pertama kalinya. Tak lama setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Sukarno dan Hatta memproklamasikan Indonesia sebagai negara merdeka, dan mereka menjadi bapak pendiri negara baru. Kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau—hanya 3.000 di antaranya yang berpenghuni—telah muncul menjadi Indonesia baru.

Ketika Belanda kembali dan mencoba untuk membangun kembali pemerintahan kolonial, orang Indonesia melawan dengan senjata. Belanda dipaksa untuk mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1949.

Indonesia baru mencoba mengadopsi sistem pemerintahan federal untuk waktu yang singkat. Namun untuk jangka waktu yang lebih lama, dalam kurun waktu lima tahun (1950-1955), para pemimpin negara berkeinginan untuk mengadopsi sistem pemerintahan liberal. Meski tidak ada bukti bahwa sistem itu merusak perekonomian, terlihat jelas bahwa stabilitas politik para elit itu goyah. Perdana menteri terlama menjabat hanya dua tahun.

Pemerintah kemudian mengadakan pemilihan umum pada tahun 1955, pemilihan umum demokratis pertama dan satu-satunya yang pernah ada di Indonesia. Tetapi merasa bahwa negara masih tidak stabil dua tahun setelah pemilihan, presiden Sukarno, yang didukung oleh Angkatan Darat, menyatakan bahwa UUD Sementara 1950 batal dan memperkenalkan kembali UUD 1945. Yang terakhir memberikan banyak kesempatan bagi Sukarno, yang dikenal sebagai Bung Karno (Kamerad Sukarno), untuk menyeimbangkan tiga kekuatan politik (Partai Komunis Indonesia, Angkatan Darat, dan dirinya sendiri).

Pada paruh pertama tahun 1960-an, Bung Karno condong ke kiri. Di politik dalam negeri, dia berusaha keras untuk menyeimbangkan komunis dan Angkatan Darat; di panggung internasional ia memantapkan dirinya sebagai pemimpin dunia baru, bebas dari antagonisme Perang Dingin. Tetapi kemerosotan ekonomi dan meningkatnya konflik, terutama antara komunis dan non-komunis (yang terakhir didukung oleh Angkatan Darat), menyebabkan dia kehilangan kendali atas situasi.

Pada 30 September 1965, kudeta PKI gagal terjadi. Ada dua versi peristiwa yang saling bertentangan seputar percobaan kudeta. Versi resmi Angkatan Darat menegaskan bahwa PKI berada di balik upaya kudeta, sedangkan versi komunis menegaskan bahwa kudeta adalah masalah internal Angkatan Darat. Bahkan, beberapa anggota biro pusat PKI terlibat, serta banyak perwira dan personel Angkatan Darat.

Kudeta yang gagal itu merugikan Indonesia. Kudeta tersebut merenggut nyawa tujuh jenderal tinggi Angkatan Darat, diikuti oleh pogrom (pengahncuran besar-besaran) komunis; perkiraan moderat berkisar antara 300 ribu dan 500 ribu orang yang diduga anggota PKI. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Mayor Jenderal dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, mengambil alih kepemimpinan dan menggulingkan Bung Karno dari kursi kepresidenannya.

Pada tahun 1966, Soeharto menerima surat yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret yang kabarnya mengalihkan kekuasaan negara dari Sukarno kepadanya.

Pada tahun 1967, Soeharto menggulingkan Sukarno sebagai presiden dalam sidang khusus Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Mengkonsolidasikan kekuasaannya di bawah rezim baru yang disebut Orde Baru, Soeharto kemudian melancarkan "pembersihan rezim" terhadap Orde Lama.

Bersama Hamengkubuwono IX, Sultan Yogyakarta, dan Adam Malik—ketiganya dikenal dengan tiga serangkai—Soeharto membagi tugas untuk rekonstruksi ekonomi dan politik. Sultan Hamengkubuwono ditugaskan untuk memimpin upaya pemulihan ekonomi, Adam Malik ditugaskan untuk mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia ke Barat, dan Soeharto sendiri "ditugaskan" untuk membangun kembali politik dalam negeri yang menyedihkan.

Soeharto bertekad untuk mengubah arah Indonesia, dari penekanannya pada politik menjadi prioritas pembangunan ekonomi. Dia mendirikan trilogi pembangunan: stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan.

Untuk mendapatkan legitimasi politik, yang dianggap sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengadakan pemilihan umum pada tahun 1971. Namun, pemilihan itu jauh dari demokratis. Soeharto memperkenalkan konsep "massa terapung" yang melarang partai politik beroperasi di tingkat desa.

Sejak pemilu 1971 dan selama masa Orde Baru, Golongan Karya (Golkar) menjadi mesin politik utama Soeharto. Golkar secara hukum beroperasi bukan sebagai partai politik, meskipun sebenarnya itu adalah sebuah partai. Golkar mencalonkan diri dalam pemilihan 1971 melawan 10 partai politik lainnya—termasuk PKI dan Masyumi yang merupakan dua dari empat partai terbesar pada tahun 1955 tetapi telah keluar dari panggung politik—dan memenangkan 62 persen suara.

Pada tahun 1974, Soeharto memaksa semua partai politik untuk bergabung menjadi tiga: Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sekali lagi, secara hukum Golkar bukanlah partai politik. Lima pemilihan lagi dilakukan setiap lima tahun. Selama tahun-tahun itu, Soeharto mengontrol politik dengan ketat; bahkan tidak ada ruang sedikit pun yang tersedia untuk oposisi.

Ada beberapa kasus penentangan serius selama rezim Orde Baru. Yang pertama datang sebagai pukulan pada tahun 1974, ketika mahasiswa memprotes investasi Jepang. Ditambah dengan persaingan politik antara Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo; protes mahasiswa di Jakarta berubah menjadi kerusuhan. Gerakan tersebut berakhir dengan dicopotnya Soemitro dari jabatannya yang kuat sebagai Wakil Panglima ABRI dan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Gerakan oposisi serius kedua datang pada tahun 1978. Kembali datang dari mahasiswa yang memprotes tawaran Soeharto untuk masa jabatan kedua, yang akan diputuskan oleh MPR dalam Sidang Umum pada Maret 1978.

Beberapa pensiunan perwira Angkatan Darat mendukung para mahasiswa, sementara faksionalisme tampak jelas di dalam Angkatan Bersenjata. Soeharto bergerak cepat untuk menumpas G 30 S. Ratusan tokoh oposisi dan mahasiswa ditangkap, puluhan surat kabar dan majalah ditutup. G 30 S kehilangan momentumnya, dan setelah itu Soeharto menikmati posisi yang tak terbantahkan.

Jika Golkar menjadi mesin politik utama Soeharto, Angkatan Darat berfungsi sebagai penjaga negara. Dan karena negara dipersonalisasi di sekitar Soeharto saja, Angkatan Darat juga bertugas melindunginya. Di bawah doktrin peran gandanya—doktrin ini berargumen bahwa tugas TNI yang profesional termasuk mengurusi urusan non-militer, terutama jika ada hubungannya dengan politik—militer mengintervensi hampir semua sektor kehidupan masyarakat. Pada puncaknya, jumlah personel militer yang bertugas dalam urusan non-militer mencapai lebih dari 40.000. Belakangan, sejarah menyaksikan ekses dari doktrin tersebut.

Beberapa pengusaha, banyak di antaranya keturunan Tionghoa, menikmati perlindungan negara dan beberapa tumbuh menjadi taipan dan konglomerat. Keistimewaan yang dinikmati para pebisnis ini memicu kebencian dari komunitas lain. Akibatnya, ketegangan rasial tumbuh.

Tetapi pengusaha Cina bukan satu-satunya yang menikmati perlindungan dan preferensi negara. Beberapa pengusaha pribumi juga menikmati hak istimewa yang sama. Secara umum, apa yang disebut Kunio Yoshihara sebagai "kapitalisme ersatz", atau pseudokapitalisme, tumbuh. Para "kapitalis" itu bukanlah kapitalis sejati.

Kemudian krisis keuangan datang. Ini pertama kali terjadi pada pertengahan 1997, dan banyak yang percaya itu adalah akibat langsung dari krisis ekonomi Thailand. Krisis semakin parah dengan dijadwalkannya Sidang Umum MPR pada Maret 1998, dengan agenda utama memilih kepemimpinan nasional yang baru. Momentum itu akhirnya berubah menjadi krisis politik juga. Tapi Soeharto tetap bertekad untuk mencalonkan diri untuk ketujuh kali masa jabatannya selama lima tahun berturut-turut. Didukung mesin politiknya, Soeharto, seperti yang diharapkan, kembali menjadi presiden.

Krisis ekonomi dan politik membuat iklim politik menjadi seperti struktur rumah kartu. Karena kurang peka situasi, Soeharto mengisi kabinet barunya dengan kroni-kroninya, dan mengangkat salah satu putrinya menjadi menteri sosial. Kurang dari dua bulan setelah pembentukan kabinet baru, ketegangan politik meningkat ke tingkat yang tak tertahankan. Pada 12 Mei, empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak mati di dalam kampus setelah demonstrasi damai.

Penembakan itu langsung memicu emosi massa. Bagi sebagian besar orang, rezim Orde Baru sudah tidak berempati terhadap rakyat. Dalam seminggu, Indonesia mengalami salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah. Selama tiga hari, dari 13 Mei hingga 15 Mei, enam kota terbesar di Indonesia dilanda kerusuhan besar-besaran, mungkin kerusuhan terbesar dalam sejarah Indonesia. Beberapa hari kemudian, ratusan ribu mahasiswa dan anggota masyarakat turun ke jalan. Meneriakkan dan menuntut reformasi total, ribuan orang berbaris ke gedung legislatif di Jakarta dan mendudukinya selama beberapa hari.

Hal ini memaksa Soeharto untuk mundur. Alih-alih mengembalikan mandat presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dia memberikan mandat kepada wakil presiden B.J. Habibie. Presiden baru itu lemah, tetapi kelemahannya adalah salah satu kekuatannya. Semua orang yang dekat dengannya merasa bahwa mereka dapat menggunakannya, dan dengan demikian menyeimbangkan kekuatan adalah kepentingan semua orang. Pemerintah menjadwalkan pemilihan umum lagi pada 7 Juni 1999, hanya dua tahun setelah pemilihan terakhir.

48 partai politik memperebutkan 462 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, dengan 38 kursi tersisa untuk militer. Pemilu tersebut merupakan jajak pendapat demokratis pertama sejak 1965, dan hasilnya harus memiliki efek jangka panjang pada stabilitas politik domestik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) meraih suara mayoritas di DPR dengan 35 persen kursi, disusul Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Meski posisinya sebagai partai mayoritas sederhana, PDI Perjuangan kalah dalam pertarungan politik untuk mengangkat Ketua Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Dalam persaingan ketat melawan koalisi strategis Golkar dan Kekuatan Poros (koalisi berbagai partai Islam) PDI Perjuangan juga kehilangan jabatan strategis sebagai Ketua DPR dan MPR. Setelah kalah dalam kursi kepresidenan, Megawati terpilih sebagai wakil presiden.

Proses tumbuhnya gerakan protes hingga nasionalisme di nusantara memang merupakan proses panjang. Artikel Linimasa Sejarah Kemerdekaan Indonesia di atas mencoba merangkum dengan singkat peristiwa-peristiwa penting dari proses itu. 

Baik pengaruh internal ataupun eksternal, keduanya sangat mempengaruhi proses bangsa kita menemukan nasionalismenya, dan tentunya akan selalu tumbuh seiring era teknologi maju saat ini. Semoga para penerus bangsa bisa terus mengaplikasikan nasionalisme dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Semoga artikel ini bermanfaat. Jangan lupa share dan komen ya.

*disarikan dari berbagai sumber 

Sumber gambar:
republika.co.id
wikipedia.org
kemdikbud.go.id